"Duh! Semoga Angelina Sondakh Tetap dalam Iman Islamnya: Marissa Haque Fawzi"

Sabtu, 17 Desember 2011 20:23 WIB

Sumber: http://pekanbaru.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/12/17/marissa-haque-hubungan-angie-berpotensi-bocorkan-strategi-kpk

Marissa Haque: Hubungan Angie (Angelina Sondakh) Berpotensi Bocorkan Strategi KPK

JAKARTA, TRIBUN - Artis senior yang juga politisi, Marissa Haque mengatakan, hubungan asmara antara politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dengan penyidik KPK, Kompol Raden Brotoseno, berpotensi kebocoran strategi internal KPK kepada partai dalam menangani kasus korupsi Wisma Atlet, seperti dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Marissa yang telah Doktor (S3) dari IPB dan menyelesaikan disertasi tentang Illegal Logging di Riau ini menjelaskan, dari ukuran etika, apa yang mereka lakukan sangat tidak etis. "Mengingat dari kacamata hukum,  apa yang dituduhkan Nazarudin ke Angie terhadap delik pidana gratifikasinya, menuju ke arah TSK alias tersangka," jelas istri rocker Ikang Fawzi ini, Sabtu (17/12/2011).

Icha, panggilan akrab Marissa Haque, memuji kejelian mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dalam mengungkap hubungan asmara antara penyidik dengan Angie. Ibu dua anak yang telah menyelesaikan program MBA dari FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sekarang sedang menyelesaikan Program MH dari Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ini menjelaskan, bahwa saat di dalam kelas hukum yang mahasiswa sebagian besar dari kepolisian dan kejaksaan, muncul informasi bahwa Kompol Broto kekasih Angie tersebut bukan minta pindah tapi dipindahkaan. Dari kelas hukum tersebut juga beredar kabar jika keduanya baru berkenalan selama dua bulan ini saat Angie disidik.

Saat ini Icha (Marissa Haque) sembari menghabiskan sisa tahun 2011 sedang merampungkan penulisan buku mengenai batik tandem bersama anak salah seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, Meta Thereskova.

Editor : zulham

Source : Tribunnews

"Duh! Semoga Angelina Sondakh Tetap dalam Iman Islamnya: Marissa Haque Fawzi"

Marissa Haque: Seperti di Riau, Mengerikan Kalau Negara Tak Sanggup Menyentuh Kriminal Korupsi Birokrat Propinsi Banten (Diduga)

DUGAAN KORUPSI: Ratu Atut Chosiyah Dilaporkan ke KPK

Icha Rastika | Latief | Rabu, 28 September 2011 | 19:26 WIB

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/09/28/19265883/Ratu.Atut.Dilaporkan.ke.KPK

ICHA RASTIKA Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) melaporkan Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (28/9/2011). 

TERKAIT:

• Formatis Banten Resmi Dukung Duet Atut-Rano
• Target Suara 60 Persen untuk Atut-Rano
• Atut-Rano Didukung 11 Parpol di DPRD
• Golkar dan PDI-P Dukung Ratu Atut
• Rano Karno Siap Dampingi Ratu Atut

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) melaporkan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/9/2011). Atut dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten 2011 yang diduga telah diselewengkan.

Paling tidak, ada sepuluh lembaga penerima hibah diduga fiktif di beberapa daerah. Total anggaran untuk lembaga fiktif tersebut sebesar Rp 4,5 miliar.

-- Abdullah Dahlan

”Dalam laporan itu, disebut inisial RAC (Ratu Atut) dan EK (Engkos Kosasih),” ujar peneliti dari Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan, di Gedung KPK, Rabu (28/9/2011).

Pemrov Banten diketahui menyalurkan dana hibah sebesar Rp 340 miliar ke 221 organisasi, forum masyarakat, dan instansi negara, serta menyalurkan dana bansos senilai Rp 51 miliar ke 160 lembaga.

Menurut Abdullah, ada lima jenis penyimpangan dalam pengelolaan program hibah dan bansos yang totalnya Rp 391 miliar itu. Penyelewengan pertama, dana hibah itu diberikan kepada lembaga-lembaga fiktif.

”Paling tidak, ada sepuluh lembaga penerima hibah yang diduga fiktif di beberapa daerah. Total anggaran untuk lembaga fiktif tersebut sebesar Rp 4,5 miliar,” katanya.

Perwakilan AIPP, Uday Suhada, menambahkan, dari 18 organisasi penerima hibah, hanya lima yang terdaftar sebagai organisasi formal.

”Di luar lembaga yang bersangkutan tidak diketahui legal atau tidak. Padahal, lembaga penerima hibah harus berbadan hukum, setidaknya tiga tahun,” ungkap Uday.

Penyelewengan kedua, lanjut Abdullah, sejumlah lembaga penerima hibah memiliki alamat yang sama.

”Setidaknya, ada delapan penerima hibah yang memiliki alamat sama, yaitu di Jalan Bridgen Syam'un, Kota Serang, dan empat lembaga dengan alamat sama, yaitu Jalan Syekh Nawawi Albantani Palima, Serang,” paparnya.

Padahal, dana hibah itu seharusnya diterima oleh lembaga-lembaga yang jelas nama dan alamatnya.
”Alokasi dana untuk masing-masing lembaga di Jalan Bridgen KH Syam'un sebesar Rp 22,5 miliar dan yang di jalan Syekh Nawawi total Rp 6,4 juta,” kata Abdullah.

Penyelewengan ketiga, dana tersebut dialirkan ke lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga gubernur.

”Mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar,” ucap dia.

Abdullah mencontohkan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang dipimpin suami Ratu Atut, Hikmat Tomet.

”Total hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin keluarga gubernur mencapai Rp 29,5 miliar,” ujarnya.

Keempat, dana hibah ini juga diduga telah dipangkas. Jumlah dana hibah yang diterima lembaga penerima tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

”Contohnya, Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Laksospol) Pandeglang. Dalam daftar penerima, lembaga itu memperoleh hibah Rp 500 juta. Tapi, surat pernyataan Ketua Laksospol Ayie Erlangga, mereka hanya terima Rp 35 juta,” papar Abdullah.

Adapun kerugian dari pemotongan tersebut mencapai Rp 925 juta. Terakhir, sebagian besar penerima bantuan sosial itu tidak jelas.

”Dari 160 penerima dana bansos, pemerintah daerah hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung alamat jelas,” ujar Abdullah.

Oleh karena itu, ICW dan AIPP meminta KPK melakukan penyelidikan terhadap pemberian dana bansos dan hibah tersebut. Dikhawatirkan, lanjut Abdullah, pemerintah daerah menjadikan kebijakan publik sebagai instrumen modal politik. Terlebih, ICW melihat bahwa alokasi dana hibah dan bansos Provinsi Banten terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

”Kenaikannya fantastis, pada 2009 totalnya mencapai Rp 74 miliar, tapi pada 2011, menjelang pilkada meningkat Rp 391 miliar,” tukasnya.