Serang, Banten, 3 Desember 2005
Suasana Rapat Paripurna kali ini di DPR RI terlihat tidak seperti biasanya. Tujuh puluh lima orang anggota/wakil rakyat F-PDIP dari jumlah total seratus lima orang anggota plus beberapa simpatisan dari anggota F-PKB dan sebagian dari F-PKS pada Selasa minggu yang lalu terlihat lain dari biasanya. Caping (topi petani) yang berwarna coklat muda bertulis "Rakyat Tolak Import Beras" ibarat sekumpulan jamur kancing di musim hujan, saat terlihat dari balkon atas ruang sidang. Bergegas setengah berlari kuturuni tangga lantai dua tempat para wartawan biasa mengambil gambar/photo/video shooting menuju tempat duduk di bawah bernomor A-320. Ringan terasa ayunan kaki, seriang hati ini bernyanyi.
Kekompakan sebagian besar anggota dewan terhadap kesulitan para petani, adalah bagian dari tekanan yang terus menerus kami lakukan karma kecewaan terhadap kebijakan yang berat sebelah yang dibuat sepihak yang berlandaskan pada sistim ekonomi Neo-Liberal, dengan mengabaikan keberadaan kami 550 orang anggota Dewan Rakyat (khususnya Komisi IV sebagai Leading Sector). Aksi ini memberikan secercah harap di dalam hati. Kepedulian terhadap nasib petani yang saat ini terancam akibat impor beras yang dilakukan oleh oknum pemerintah khususnya Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang telah dilakukan tanpa persetujaun Komisi IV dan DPR-RI sebesar 70 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Dan hebohnya lagi, per hari kemarin berencana lagi mengimpor sebanyak 170 ribu ton – justru pada saat petani kita sedang panen. Ini tidak boleh didiamkan. Petani menolak! Anggota Dewan menolak! wong cilik menjerit! Karena yang dilakukan oleh oknum pernerintah itu benar-benar melukai hati rakyat kecil.
Tak kurang Ketua HKTI '(Hlimpunan Keluarga Tani Indonesia) Pak Siswono Yodhohusodo dan Menteri Pertanian Pak Anton Apriyantono mengatakan tidak adanya alasan kuat dari pernerintah untuk mengimpor beras. Jika niatnya memang hanya sebagai cadangan pangan nasional saja, tentunya Bulog dapat membeli beras hasil panen petani yang sedang surplus saat ini. Menurut Pak Siswono, sebenarnya sejak tahun 2003 saat lbu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, impor beras telah dilarang. Dan kebijakan tersebut didukung oleh petani, sehingga harga beras membaik, demikian juga dengan harga gabah. Indikasinya adalah sebelum ada larangan impor beras harga gabah kering panen (GKP) per kilogram hanya Rp 650,--Rp 700,-. Kemudian meningkat menjadi Rp 1.300,- per kilogram. Dengan denilklan, petani tidak mengalami kerugian, bahkan mendapatkan surplus dan keuntungan. Petani dapat membelanjakan dananya untuk mencukupi kehidupan seperti seperli membelikan baju seragam anaknya, membayar uang sekolah dam melenglapi mereka dengan buku-buku pelajaran yang cukup. Sementara menurut Pak Anton Apriyantono, bahwa Mendag Marie Pangestu menyalahi wewenang. Sehubungan dengan mengeluarkan izin impor beras sebanyak 70.050 ton pada 1 November 2005.
Menurut Mentan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Gabungan di Komisi VI DPR RI bersamaia Depdag, Deptan, dan Perum Bulog, Marie Pangestu mengeluarkan izin tanpa melalui tahapan prosedur. yang tercantum dalani Surat Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) nomor 1605/M-DAG/11/2005 tentang import beras yang diterbitkan. Mendag telah menyalahi wewenang karen mengeluarkan izin impor sebelum tahapan-tahapan yang menjadi syarat impor dipenuhi. Syarat-syarat agar impor beras dapat,dilakukan apabila: 1). Harga beras kualitas medium sudah di atas Rp 3.500,-per kilogram, 2). Stok Bulog sudah di bawah satu juta ton, scrta 3). Depdag sudah menggelar OPM (Operasi Pasar Murni). Faktanya OPM belum pernah sekalipun dilaksanakan, harga beras masih di bawah Rp 3.550, per kilogram dan stok Bulog masih di atas satu juta ton. Lucunya lagi ada selisih angka yang mengusik hati nurani saat pihak Bulog bersikukuh jumlah beras yang akan masuk sebesar 250.000 ton sampai dengan tangaal 15 Januari 2006, sernentara Mentan Pak Dr. Anton Apriyantono menegaskan bahwa kalaupun harus terpaksa impor jumlahnya tak lebih dari 70.050 ton saja. Rasanya hati perjuangan saya saya pribadi — bersama-sama PDI Pejuangan — ada dalam getaran yang sama dengan Pak Menteri Pertanian asal Fraksi PKS ini.
Ketua Komisi VI Didiek J. Rachbini mengatakan bahwa ketidakjelasan data dan fakta importasi beras memperkuat ketidak percayaan publik terhadap transparansi impor beras yang dilakukan. (Investor Daily, 22 November 2005). Dicurigai sebanyak enam kapal sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta diduga mengangkut lebih dari 10.000 ton beras selundupan. Dugaan tersebut disinyalir bukan berasal dari Vietnam akan tetapi dari Thailand. Ditambahkan oleh anggota Komisi VI dari F-PPP Pak Efiardy Azda, SK Mendag no 1605/M-DA/II/2005 tertanggal 1 November 2005 itu tadi yang diizinkan olch Mendag hanyalah beras dari Vietnam saja. Tak kalah serunya adalah saat Direktur Perum Bulog Bapak Wijanarlw Puspoyo RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi IV, sejak awal suasana sudah 'kencang' dan selesai presentasi Pak Wijan (demikian beliau akrab dipanggil) sudah mendapatkan teguran keras dari Ketua Komis VI Pak Dr. Yusuf Faisal dari F-PKII (suami penyanyi Hetty Koes Endang) bahwa apa yang beliau lakukan tidak benar secara Due Process of Law. Ditanyakan tentang merujuk ke mana data yang dipakai, dari BPS ataukah BKKBN? Dan ke 23 importir beras itu siapa saja dan ditunjuk berdasarkan apa? Karena buras import yang datang ke Indonesia melalui delapan pelabuhan, antara lain Pelabuhan Ciwandani di Banten, secara umum telah diketahui bersama bahwa setiap 1000 ton beras yang masuk ke negeri ini, 'Free Raider' (ikutan selundupannya) nya dapat dua atau tiga kali lebih besar dari yang resminya. Dan kalau mau jujur kondisi terakhir yang disebut Underground Economy adalah sebesar 48% an berasal dari illegal importers, illegal logging, illegal fishing, dll.
Terkait dengan impor beras ini, doa saya bagi pcmimpin negeri ini agar meniru perjalanan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat amanah di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negeri. Khalifah Umar betul-betul merasa ngeri akan tanggung jawab yang amat berat di hadapan Allah. Beliau membayangkan neraka yang amat dahsyat jika rakyat menderita di bawah kepemimpinannya. Seperti firman Allah SWT dalain QS. Al Anfal ayat 27 yang, mengatakan: "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah saw, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan keepadamu, sedang kamu mengetahuinya."
Di luar sejuta kepentingan yang menyertai gaung geram impor beras ini, alhamdulillah, ada setitik embun sejuk menetes di hati, saat Mentan Anton Apriyantono menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi akan melakukan import beras, dan Presiders SBY seratus persen mendukung/berada di belakang beliau. HPP dinaikkan men jadi Rp 1.730,- dari sebelumnya Rp 1.330,-. Presiden menghendaki Bulog mengutamakan pembelian gabah milik petani (Republika, 3 Desember 2005, hal 16). Yang diperlukan sekarang adalah memperkuat basis dalam perberasan di dalam negeri. Data base perberasan harus segera dibuat. Kalau memang sudah ada agar lebih disosialisasikan. Asosiasi Petani Padi diciptakan, Kita tolehkan wajah sejenak ke Thailand di mana mereka telah mampu dengan rapi membuat sebuah sistem sebagai wadah petani padi ke dalam kelompok, koperasi, dan asosiasi yang amat kuat yang terdiri dari para pelaku pertanian padi tadi. Kelompok, koperasi, dan asosiasi inilah yang dengan bantuan pemerintah dan lembaga donor membangun data base perberasan. Impor betas bukanlah satu solusi guna memenuhi kekurangan kebutuhan pangan Indonesia. Kalau kita memang menganggap ada kekurangan, seharusnyalah kita membuat program peningkatan produksi, jangan terus mengimpor dan hanya mengenyangkan kantong sebagian oknum yang bermain di dalamnya.
Tidak sia-sia langkah perjuangan kami bersama teman-teman di DPR-RI (F-PDIP, F¬PKB, dan F-PKS sebagian), media infotainment, media cetak, sehingga didengar oleh Bapak Presiden dan sebagian besar Gubernur di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan Banten? Dua hari yang lalu di Metro TV saya melihat dan mendengar berita tenting masuknya beras selundupan dari Thailand melalui pelabuhan di Cilegon. Siapa yang harus kita semua 'teriaki' untuk masalah kebocoran keamanan salah satu pintu masuk di Cilegon ini? Tentu kita semua besar berharap agar banyak masyarakat Banten yang mau dan mampu secara sadar berperan menjadi seperti Kallflih Umar bin Abdul Aziz — apapun gendernya — salah seorang Kekasih Allah yang telah terbukti mampu berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. Yang padi akhir hayatnya dicatat dengan aroma seharum wardah wangi surgawai di dalam Al Hadits. Siapa yang tak ingin seperti beliau? Kita semua mampu melakukannya tanpa terkecuali. Asalkan ikhlas, fokus, dan sungguh¬-sungguh tanpa pamrih.
Allahu Akbar, Merdeka!
